Malut.WahanaNews.co | Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) masih menunggak pembayaran gaji guru honrer daerah (guru Honda). Informasi yang dihimpun, masih 8 bulan hak para tenaga pendidik itu belum terbayarkan.
Jumlah guru Honda SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan Pemprov Malut mencapai 1600 lebih. Kabarnya sekitar 200 lebih dari jumlah tersebut akan dipangkas lantaran ditemukan tidak aktif serta tidak sesuai kebetuhan sekolah.
Baca Juga:
Pemprov Targetkan KONI Cetak Atlet Berprestasi di Malut
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ahmad Purbaya mengaku sudah menyiapkan skema pembayarannya.
Purbaya telah membangun komunikasi dengan Komisi IV DPRD yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta telah menyepakati pembayaran kewajiban pemda.
"Kita kemarin sudah melakukan komunikasi dengan komisi IV, bahwa kita akan bayar perbulan itu dua bulan tunggakan," ungkap Purbaya ketika dikonfirmasi, di Ternate, Jumat (18/2/2022).
Baca Juga:
Pemprov Serius Laporkan Pelaku Pengrusakan Di Kantor Gubernur Malut
Mantan Kepala Inspektorat Malut memiliki perhatian serius terhadap persoalan gaji guru honorer, sebab dengan upah yang diterima sekitar Rp1.5 juta per bulan itu mereka tetap semangat mendidik generasi muda agar menjadi sukses ke depannya.
"Kita akan bayar per bulan itu dua kali, sehingga harapannya di April itu sudah bisa terselesaikan," ucap Ahmad Purbaya meyakinkan
Disamping itu, BPKAD juga segera memproses Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN dilingkungan Pemprov Malut. Pembayarannya kata Purbaya, akan dimulai bulan Maret mendatang.
