WahanaNews - Malut | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN (BKKBN) menggalakkan layanan keluarga berencana (KB) sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Maluku Utara (Malut).
“Kami menggiatkan pelayanan KB gratis serentak di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Sebanyak 1.921 akseptor dilayani selama tiga hari pada 17-19 Januari 2023,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Renta Rego dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Baca Juga:
BKKBN Sulut dan Pemkab Minahasa Selatan Libatkan Pakar Identifikasi Penyebab Stunting
Renta mengemukakan, selama tiga hari, BKKBN berhasil melayani 1.921 akseptor dengan rincian Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak lima akseptor, IUD sebanyak 32 akseptor, implan sebanyak 1.247 akseptor, cabut implan sebanyak 116 akseptor, suntik sebanyak 483 akseptor dan pil sebanyak 38 akseptor.
Tujuan dari digelarnya pelayanan KB itu adalah meningkatkan kesadaran keluarga terkait pentingnya Program Keluarga Berencana bagi masyarakat, yang masih banyak disalahartikan sebagai program menolak kehadiran anak.
Padahal, pelayanan KB berhubungan erat dengan upaya mewujudkan generasi sehat dan unggul, yakni dengan mengatur jarak kelahiran dan menjaga usia kehamilan sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Baca Juga:
BKKBN Sulut Tekankan Pentingnya Dukungan Pemangku Kepentingan Turunkan Angka Stunting
“Manfaat program KB justru sangat baik untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Jika semua sudah direncanakan dengan baik, peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar,” ujarnya.
Oleh karena itu, pelayanan KB harus sudah mulai diedukasikan pada pasangan usia subur (PUS) secara berkesinambungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bisa memperoleh pelayanan KB ini di fasilitas kesehatan terdekat.
Renta menambahkan bahwa pelayanan KB gratis secara serentak itu tidak hanya untuk memberi jarak kehamilan, tetapi juga sebagai upaya menurunkan prevalensi stunting dan upaya percepatan penyerapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dana BOKB tahun 2022.
