Malut.WahanaNews.co| Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak pernah diakui secara pribadi oleh pihak yang memberikannya.
Airlangga menyoroti bahwa selama ini, bansos merupakan program pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Baca Juga:
Calon Menteri Dibekali Prabowo Soal Penggunaan APBN Tepat Sasaran
Airlangga merespons pernyataan Anies yang mengatakan bahwa bansos sering diklaim oleh pihak tertentu dalam debat kelima Pilpres di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (4/2/2024). Setelah debat, Airlangga menyatakan, "Tidak ada pemberi yang mengklaim, semuanya dilakukan oleh rakyat melalui pemerintah, baik sebelum Covid-19, dengan PKH, KIS, hingga KIP."
Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga juga menegaskan bahwa bansos dibiayai oleh uang rakyat.
Dia menambahkan, jika ada data yang belum lengkap, akan diperbaiki agar semakin tepat sasaran.
Baca Juga:
Kontroversi Calon Ketum Golkar: Agung Laksono Tegaskan Bahlil Bukan 'Titipan Istana'
Bansos, lanjut dia, turut disalurkan sesuai data yang telah dihimpun agar tepat sasaran.
"Jadi kalau bansos, itu sepenuhnya untuk rakyat dari anggaran rakyat sehingga ini semuanya dilaksanakan sesuai dengan data yang ada. Kalau data belum lengkap itu dilengkapi lagi," ujarnya.
Sebelumnya dalam debat, capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyindir dengan menyebut bantuan sosial (bansos) seharusnya disadari merupakan bantuan untuk penerima.
