WahanaNews - Malut | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menindaklanjuti laporan penanganan kemiskinan ekstrem berdasarkan data-data presentasi penduduk miskin terutama kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera tengah berada di atas presentasi penduduk miskin Malut yakni 6,23 Persen.
"Sedangkan, untuk presentasi penduduk miskin Malut sebesar 6,23 persen masih berada di bawah presentasi penduduk miskin nasional di tahun 2022 yakni 9,54 persen," ujar Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Pemprov Malut, Asrul Gailea, dikutip Kamis (30/3/2023).
Baca Juga:
Kasus Izin Tambang Malut Didalami KPK, Lewat Istri Tersangka
Hal itu sebagaimana ia sampaikan saat mengikuti rapat teknis roadshow Menko PKM dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Malut, bertempat di Kediaman Eks Crisant Ternate dan dilakukan secara daring, Rabu (29/3/2023) kemarin.
Asrul Gailea menyampaikan, sejumlah tanggapan terkait pembahasan pada roadshow ini yakni percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem kabupaten/kota, di Provinsi Malut.
Selain itu, untuk tingkat kemiskinan ekstrem di Malut pada Maret 2022 yaitu 14.333 ribu jiwa, yakni Kabupaten Halbar 1.34%, Kabupaten Halteng pada tingkat kemiskinan ekstrem nasional yakni 2,04%, Kabupaten Kepsul 0,00%, Kabupaten Halsel 1,10%, Kabupaten Halut 0,70 %, Kabupaten Haltim 3,82%, Kabupaten Morotai 0,22%, sementara Kabupaten Taliabu 0,22%, Kota Ternate 0,21% serta Kota Tidore Kepulauan 1,32%.
Baca Juga:
Putri Indonesia Malut 2022 Akui Terima Uang Rp200 Juta dari Eks Gubernur Malut
Selanjutnya, kata Asrul, bahwa angka prevelensi stunting Maluku Utara pada tahun 2021 dan 2022. yaitu Halbar pada tahun 2021 yaitu 30 sedangkan pada tahun 2022 turun pada angka 23,9.
Halmahera Timur pada tahun 2021 yaitu 32,7 sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 32,3. Halteng pada tahun 29,1, sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 32,2. Halut 27,5 pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 24,9. Halsel pada tahun 2021 33,7 dan tahun 2022 turun menjadi 31,4.
Kepulauan Sula pada tahun 2021 27,7 sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 28,5. Kota Ternate tahun 2021 24 sedangkan di tahun 2022 turun menjadi 17,7. Kota Tidore pada tahun 2021 yaitu 25,1 sedangkan tahun 2022 turun menjadi 19,1.
Pulau Morotai 28,3 pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 31,2. Pulau Taliabu di tahun 2021 yakni 35,2 sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 23,7. Maluku Utara 27,5 pada tahun 2021 sedangkan tahun 2022 turun menjadi 26,1.
Asrul juga menyatakan, untuk tindak lanjut penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting yakni dengan melakukan langkah koordinasi dengan Pemkab dan Pemkot dalam berbagai forum, melakukan koordinasi dengan OPD terkait serta instansi seperti BKKBN, Forkopimda, Organisasi PKK, serta Satgas
Oleh karena itu, Pemprov Malut mendorong warga miskin untuk mendapat jaminan BPJS kesehatan, mengidentifikasi ulang terhadap warga miskin pada kantong-kantong kemiskinan, mendorong akses permodalan dan pemberdayaan UMKM.
Mendorong perusahaan tambang untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan CSR, mendorong program bedah rumah, sanitasi, jamban bagi warga miskin, serta mengoptimalkan penggunaan dana desa dan bumdes terutama pada kantong-kantong kemiskinan.
Sementara itu, untuk permasalahan dalam penurunan stunting dan kemiskinan di Malut yaitu diakibatkan karena keterbatasan bidang kesehatan, terbatasnya sumber tenaga kesehatan serta kurangnya fasilitas pendukung kesehatan yang belum merata. Kemudian terbatasnya akses transportasi dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Kondisi geografis wilayah terdiri dari pulau-pulau yang tersebar, sementara ekonomi industri hilirisasi industri yang belum optimal, sementara masih kurangnya ketersediaan rumah layak huni dan sanitasi serta air bersih dan jamban sehat.
Terbatasnya anggaran DAU dan DBH, serta kurangnya ketrampilan dan tingkat pendidikan yang masih rendah bagi para pencari kerja.
Turut hadir, Kajati Malut, Danrem Malut, Irwasda Polda Malut, Asisten Deputi PMK, Sekda Talibau, OPD terkait, sementara melalui virtual yakni Kepala BKKBN Malut Renta Rego, Serta Pj Bupati/Wakil Bupati dan Sekda kabupaten/kota di Malut.[mga]
