Malut.WahanaNews.co | Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Lotharia Latif, meminta semua Kapolres di jajarannya tingkatkan langkah primitif dan menjemput bola terhadap potensi penyelewengan distribusi penyelewengan BBM bersubsidi di provinsi itu.
"Sosialisasi pada seluruh media yang ada, selanjutnya lakukan tindakan-tindakan primitif untuk laksanakan patroli dan penegakan hukum kepada oknum penyelewengan,” katanya, di Ambon, Sabtu.
Baca Juga:
Kasus Korupsi Pertamina: Kejagung Periksa 120 Saksi, Nicke Widyawati Masuk Radar
Hal ini berdasarkan permintaan kepala Kepolisian Indonesia kepada semua Polda untuk memberikan tindakan teguran hingga persangkaan pasal penyelewengan BBM bersubsidi kepada orang dan pihak yang menyelewengkan BBM jenis itu.
Pasal hukum yang bisa dikenakan kepada mereka antara lain pasal 23a, pasal 53, dan pasal 55 UU Cipta Kerja tentang pihak yang melakukan penyelewengan, pasal 55 KUHP tentang pihak yang turut serta membantu terjadinya penyelewengan, dan pasal 480 KUHP tentang pihak yang membeli solar hasil penyelewengan.
"Mengantisipasi ketersediaan stok BBM di daerah masing-masing menjelang liburan lebaran," ujar Kapolda.
Baca Juga:
Ahok Diperiksa Hampir Delapan Jam, Bilang Kaget Ada Penyimpangan di Perusahaan
Ia juga meminta kepada jajarannya agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar selalu memberikan ketenangan kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kepanikan.
"Aktif memberikan ketenangan sehingga tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat," katanya.
Sedangkan, Manajer Penjualan Eceran Wilayah Maluku PT Pertamina, Wilson E Wijaya, mengungkapkan, stok BBM yang tersedia pada mereka cukup baik yaitu dapat bertahan selama 16-25 hari.
Mereka telah membentuk satgas untuk memastikan BBM tersalur ke tiap-tiap daerah. Ia juga mengaku kalau stok BBM telah ditingkatkan, apabila terjadi kekurangan dapat berkoordinasi dengan PT Pertamina Wilayah Maluku-Maluku Utara.
"PT Pertamina Wilayah Maluku-Maluku Utara telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pusat tentang penetapan tambahan kuota 2022/2023," katanya.
Untuk diketahui, hal ini disampaikan dalam rapat bersama dengan pucuk pimpinan Kepolisian Indonesia, Latif, Kementerian BUMN, dan PT Pertamina sebagai antisipasi kelangkaan BBM.[gab]
