”Generasi milenial saat ini peduli isu iklim, ini dahsyat, kami kaget melihat tren ini, mereka peduli isu iklim. Kita mendeteksi gerakan ini masih massif di kota-kota di Indonesia terhadap isu global warming,” ujarnya.
Menurut Wali Kota Bogor ini, kalau Pemerintah Indonesia kurang peduli terhadap isu ini ditambah UU bertabrakan, sayang sekali, arus yang tidak nyambung. Tren global, tren internasional, anak-anak muda peduli lingkungan, tapi partainya bergerak ke mana.
Baca Juga:
Kasus Izin Tambang Malut Didalami KPK, Lewat Istri Tersangka
”Ini menjadi koreksi kita sebagai sesama politisi partai. Ini merupakan problem serius. UU Cipta Kerja ini dari awal kami mengkritisi banyak sekali. Kami paham kalau UU Cipta Kerja targetnya itu ekonomi kreatif, tapi yang dikorbankan itu otonomi daerah dan lingkungan hidup. Ada tiga persoalan UU Cipta Kerja ini,” tegasnya.
Pertama, UU ini lebih rumit, lebih ribet, lebih bertahap dari sebelumnya. Kedua, UU ini sangat happy pada pengawasan. Tapi masalahnya, sistem pengawasannya belum siap, ini jadi persoalan. Ketika dimudahkan, tapi pengawasan tidak dikuatkan. Ketiga, UU ini akan berjalan ketika sistem sudah terintregasi, nah ini belum. Kepala daerah di kota dan kabupaten juga sama, banyak perizinan yang terhambat.[gab]