Malut.WahanaNews.co | Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menginginkan agar PLN jangan hanya melakukan penyesuaian tarif listrik tetapi juga harus berani melakukan efisiensi operasional besar-besaran dalam rangka meringankan beban subsidi.
"PLN jangan hanya mengandalkan kenaikan tarif listrik pelanggan rumah tangga untuk memperbaiki kinerja layanan dan keuangannya, namun yang utama wajib untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi operasionalnya, sehingga biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN menurun," kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Baca Juga:
Kementerian PU Siap Hadapi Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2025
Menurut Mulyanto, bila hal tersebut terjadi maka bukan hanya PLN yang diuntungkan tetapi juga bagi masyarakat pelanggan listrik.
Mulyanto menambahkan langkah ini adalah hal strategis yang perlu mendapat perhatian dan prioritas bagi bisnis PLN ke depan.
"Salah satu yang krusial adalah penurunan surplus listrik PLN, khususnya di Jawa dan Sumatera. Dengan adanya klausul TOP (Take Or Pay) alias 'pakai atau tidak pakai, bayar' dalam kontrak listrik, maka surplus daya listrik yang ada menjadi beban yang harus dibayar PLN," ujarnya.
Baca Juga:
Pj Bupati Abdya Sunawardi Hadiri Rapat Kerja dan Dengar Pendapat DPR RI
Ia mengingatkan bahwa semakin besar surplus listrik tersebut, maka akan semakin besar pula beban PLN. "Ditambah lagi dengan mulai beroperasinya PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) baru hasil program 35 ribu MWe, maka praktis akan menambah angka surplus listrik dan menjadi semakin menghimpit PLN," terang Mulyanto.
Untuk itu, masih menurut politisi Fraksi PKS itu, PLN harus berani mendesak pihak listrik swasta (Independent Power Producer) untuk mengerem bertambahnya surplus listrik dari PLTU baru.
"Hal lain yang perlu dilakukan PLN adalah efisiensi operasi PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel). Walaupun dari segi jumlah daya, kontribusi PLTD tidak seberapa besar, namun perannya dalam BPP listrik PLN cukup signifikan," ucapnya.
