Sedangkan atas nama S.F. Warella SIP yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta No. T. 0066/09962 tanggal 28 Maret 1979 yang sudah berakhir juga tidak diperpanjang.
Ani juga memaparkan, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat diantaranya melakukan rapat koordinasi sekaligus mediasi antara para pihak. Serta melakukan verifikasi data fisik dan yuridis dari para pihak. Kita undang semua yang bersangkutan. Itu dilaksanakan pada 2 Maret 2022 lalu.
Namun demikian, dalam pertemuan tersebut, Hamid Husein tidak berkenan untuk dilakukan mediasi dengan pihak KPH Japto S Soerjosoemarno.
Baca Juga:
Soal Rencana Pembangunan PLTN Pertama di Indonesia, ALPERKLINAS Harapkan Pemerintah Sosialisasi ke Masyarakat dengan Masif
Tak hanya itu, pemerintah juga menerima laporan hasil penelitian serta verifikasi data yurisi dan data fisik kepada Gubernur melalui Nota Dinas Tanggal 7 Maret 2022.
Dan itu telah mendapat disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, juga sudah memberikan surat pemberitahuan dan surat peringatan mulai dari pertama hingga ketiga.
Sementara itu, dikarenakan penghuni tidak melaksanakan surat peringatan tersebut, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat akhirnya terpaksa melakukan penertiban paksa.[gab]
