Malut.WahanaNews.co | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi wacana Kementerian BUMN yang bakal membentuk Holding dan subholding PLN pada tahun 2023. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, berharap holdingisasi di tubuh PLN bisa menjamin efisiensi dan meningkatkan kecepatan dalam menentukan keputusan yang berdampak pada penghematan APBN.
Holdingisasi adalah istilah yang merujuk pada penggabungan berbagai perusahaan di bawah satu perusahaan induk.
Baca Juga:
Momen 26 Tahun BUMN, PLN Terus Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta
"Dua itu saja yang kami titip. Tapi kalau ujug-ujug efisiensi yang berdampak pada APBN malah nambah, ya nanti dulu. Kami hanya ingin melihat terjadi efisiensi gak?" kata Rida saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (5/8/22).
Rida pun mengakui bahwa saat ini proses holdingisasi PLN masih terus berjalan. Walau begitu, Rida tak menjelaskan rincian teknis atau kelompok holding yang bakal dibentuk.
"Kalau itu ranah BUMN karena bagian dari aksi korporasi," sambungnya.
Baca Juga:
Lewat Perdagangan Karbon, PLN Indonesia Power Dukung Target NDC
Adapun, Kementerian BUMN berencana membentuk holding Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN yang tak efisien. Langkah ini ditempuh agar PLN lebih fokus mengejar transisi ke energi baru terbarukan (EBT). PLTU yang dirasa sudah tak efisien tersebut akan dikumpulkan menjadi satu di bawah perusahaan baru. Dari perusahaan baru tersebut, Kementerian BUMN dapat mendorong IPO.
Langkah ini dirasa dapat menyehatkan keuangan PLN karena berkurangnya beban operasional dari PLTU yang sudah tua. PLN pun akan mendapatkan dana segar dari proses IPO. Dana segar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengejar proyek EBT.
Saat ini Kementerian BUMN terus mendata beberapa PLTU yang akan dilebur dalam holding. Holding ini akan menggabungkan aset-aset PLTU yang dikelola oleh PLN dan anak usahanya.