WahanaNews-Malut | Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga mengingatkan Komisaris PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal itu terkait pernyataan Ahok beberapa waktu lalu yang menyebut banyak kontrak bisnis BUMN yang merugikan perusahaan pelat merah, termasuk Pertamina.
Arya meminta Ahok tak bertindak melebihi kapasitasnya sebagai komisaris perusahaan. Ia juga meminta mantan gubernur DKI Jakarta itu tahu batasan fungsi antara posisi dirut dan komisaris.
Baca Juga:
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kasus Masih dalam Penyelidikan
Peringatan ia berikan agar Ahok tak menjadi komisaris tapi berasa dirut perusahaan.
"Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina jadi komisaris berasa direktur gitu. Komut rasa Dirut tuh. Jangan. Harus tahu batasan-batasannya," terang Arya, Minggu (28/11).
Sebagai informasi, Ahok beberapa waktu lalu memang menyebut banyak kontrak bisnis di BUMN yang merugikan perusahaan pelat merah, termasuk Pertamina
Baca Juga:
Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Ketua KPK: OTT Tetap Senjata Utama
Itu ia sampaikan dalam akun YouTube Panggil Saya BTP, Jumat (26/11).
Ahok pun marah dengan temuan itu. Pasalnya, selain merugikan BUMN, kontrak bisnis itu justru menguntungkan pihak lain.
Ahok bertambah geram. Meskipun kontrak itu ia anggap merugikan BUMN, itu semua hanya dianggap angin lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lembaga tersebut hanya menilai masalah itu hanya persoalan salah bayar atau kelebihan bayar.
"Tapi mungkin Anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin. Tapi kalau saya, pasti Anda saya proses," katanya.
Menurut Ahok, kontrak yang merugikan BUMN ini terjadi lantaran direksi yang bersangkutan diimingi-imingi mendapatkan sesuatu. Salah satunya jabatan di perusahaan swasta setelah keluar dari BUMN itu.
"Jadi kadang-kadang mohon maaf, banyak oknum direksi BUMN seolah-olah takut padahal juga maling. Memang ada mens rea-nya tiba-tiba Anda sudah jadi komut (komisaris utama) di swasta," papar Ahok.
Namun, Ahok tak menyebut lebih detail kontrak yang merugikan BUMN dan perusahaan pelat merah mana saja yang memiliki kontrak merugikan tersebut.
Arya meminta agar sebelum mengeluarkan pernyataan, Ahok banyak belajar tentang transformasi yang sedang dilakukan kementerian pimpinan Erick Thohir tersebut.
"Kita berharap ke depan Pak Ahok makin banyak nih belajar apa yang sedang dilakukan BUMN, jangan sampai Pak Ahok sebagai Komut ketinggalan kereta," jelasnya.
Sebab, masalah yang diperbincangkan Ahok sudah menjadi perhatian Kementerian BUMN sejak lama.
Bahkan, Erick Thohir telah mengingatkan agar proyek di perusahaan pelat merah tidak menjadi bancakan korupsi dan kerja sama antar BUMN dapat memberikan keuntungan satu sama lain.
Hingga saat ini, Arya menyatakan kementeriannya sedang menjalankan 5 transformasi yang akan dilakukan seluruh perseroan secara bersamaan.
"Jadi saya bingung juga kalau Pak Ahok nggak paham 5 transformasi yang kita lakukan di BUMN, sebagai Komut itu seharusnya jadi acuan Pak Ahok," imbuh dia. [afs]
